Indodian.com – Selama beberapa dekade terakhir, isu lingkungan hidup menjadi salah satu wacana populer yang dibicarakan masyarakat dunia. Hal ini banyak dipengaruhi oleh gerakan politik hijau (green politics) yang menuntut suatu tatanan baru yang lebih ramah terhadap lingkungan. Hingga saat ini, tuntutan politik hijau semakin urgen, relevan, dan aktual di tengah krisis lingkungan, seperti perubahan iklim, berkurangnya keragaman hayati, deforestasi, polusi udara dan air. Lagi pula, krisis lingkungan pada gilirannya merupakan krisis kemanusiaan. Sebab itu, sudah seharusnya politik hijau menjadi agenda sentral dalam perumusan kebijakan politik.
Betapa pun demikian, penerapan politik hijau masih sangat terbatas di Indonesia. Krisis lingkungan semakin menjadi-jadi dari tahun ke tahun. Namun, kesadaran etis terhadap lingkungan hidup seakan ‘berjalan di tempat.’ Seringkali politik prolingkungan mengudara dalam setiap wacana di ruang publik, tetapi realisasinya mandeg.
Baca Juga : Tata Kelola Pandemi: Zombinasi dan Politik Ketakutan
Baca Juga : Kisah Seorang Istri yang Merawat Suami Gangguan Jiwa dan Dipasung Selama 12 Tahun
Politik Hijau
Pada mulanya, politik hijau merupakan gerakan konservasi yang pertama kali dimulai oleh Sierra Club di San Francisco pada tahun 1892. Gerakan ini hadir sebagai koreksi dan kritik terhadap industrialisme modern yang sarat akan praktik eksploitasi dan dominasi terhadap alam. Politik hijau menuntut suatu pola relasi baru antara manusia dan alam, yaitu kooperasi dan konsiderasi, hubungan saling mengisi dan mempengaruhi. Prinsip intersubjektivitas antara manusia dan alam mengharuskan manusia untuk secara bijak memperlakukan alam.1
Namun, politik hijau baru menjadi sebuah gerakan politik populer ketika sejumlah partai politik hijau (green parties) bermunculan di Eropa dan Australia sekitar tahun 1970-an. United Tasmania Group (Australia) yang dibentuk pada tahun 1972 merupakan partai hijau pertama di dunia. Setahun kemudian dibentuklah The UK’s Ecology Party di Inggris, sedangkan di Jerman baru muncul pada tahun 1980 melalui The German Green Party.2 Di antara ketiga partai ini, Partai Hijau Jerman memainkan peranan penting, sebab partai ini “menandai pertama kali masuknya kelompok hijau ke dalam parlemen nasional” berkat terpilihnya 27 anggotanya di Parlemen Jerman Barat.3 Terinspirasi oleh prestasi Partai Hijau Jerman, organisasi lingkungan hidup di negara lain mulai menginisiasi pembentukan partai hijau dan berkontestasi dalam pemilu demokratis.
Partai hijau itu sendiri didefinisikan sebagai partai politik yang menjadikan isu perlindungan lingkungan sebagai agenda dan orientasi politik tanpa mereduksinya menjadi semata-mata corong protes sosial-politik.4 Dalam praksisnya, partai hijau membelah dan melampui oposisi biner sayap kanan dan sayap kiri. Ketika ke-27 anggota Partai Hijau Jerman masuk di parlemen Jerman Barat, mereka menolak duduk menyatu baik dengan Partai Persatuan Demokrat Jerman (Christlich Demokratische Union) maupun dengan Partai Demokrat Sosial Jerman (Sozialdemokratische Partei Deutschlands). Hal ini menggambarkan suatu pilihan politik baru di tengah orientasi politik bercorak konservatisme atau progresivisme yang ekslusif satu terhadap yang lain. Partai hijau melampui oposisi itu.
Tentang definisi politik hijau, Derek Wall mengatakan, politik hijau adalah “politik ekologi, kampanye untuk melestarikan planet dari keserakahan perusahaan, sehingga kita dapat bertindak sebagai nenek moyang yang baik bagi generasi mendatang.”5 Selanjutnya, Wall menguraikan tiga pilar penting politik hijau, yaitu ekologi (ecology), keadilan sosial (social justice), demokrasi akar rumput (grassroot democracy), dan perdamaian (peace/nonviolence).
Pertama, ekologi. Menurut Andrew Dobson, ekologisme merupakan unsur penting dalam politik hijau. Ekologisme – yang dibedakkannya dari environmentalisme, berpendapat bahwa “kehidupan yang berkelanjutan dan memuaskan mengandaikan perubahan radikal dalam hubungan kita dengan dunia alam non-manusia, dan dalam mode kehidupan sosial-politik kita”.6
Baca Juga : Perempuan Korban Pelecehan Seksual Cenderung Bungkam, Mengapa?
Baca Juga : Profesionalisme Guru di Tengah Pandemi
Kedua, keadilan sosial. Hal ini berarti perlindungan lingkungan mensyaratkan kesadaran akan posisi orang-orang miskin. Dengan kata lain, konservasi lingkungan tidak boleh mengorbankan orang-orang miskin yang hidupnya seringkali bergantung pada sumber-sumber alam. Ketiga, demokrasi akar rumput. Partai Hijau Jerman menekankan pentingnya partisipasi publik dalam perumusan dan pengambilan kebijakan publik. Strategi ini dimaksudkan agar kepentingan rakyat dan ekologi tetap menang di tengah konsolidasi kekuasaan dan kepentingan antarelit politik. Meskipun menekankan partisipasi publik, yang dalam bahasa Habermas disebut deliberasi publik, pilar ketiga ini berbeda dari sosialisme tradisional yang menuntut suatu sentralisasi kekuasaan pada rakyat.7 Keempat, pilar perdamaian. Partai politik berhaluan ‘hijau’ menentang perang, perdagangan senjata, dan penggunaan kekerasan sebagai solusi mengakhiri konflik. Hal ini dilatari oleh kenyataan bahwa perang dan kekerasan hanya akan meruskan lingkungan dan manusia itu sendiri.
Selain basis historis tersebut, Spretnak dan Capra juga menguraikan basis filosofis politik hijau (green philosophy).8 Secara filosofis, politik hijau berarti suatu pandangan holistik tentang relasi alam dan manusia. Sebab itu, pandangan yang bercorak mekanistik merupakan perusak terhadap fakta interkonektivitas antara alam dan manusia. Melawan praktik objektivikasi alam, politik hijau menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki nilai dalam dirinya sendiri; sesuatu yang tidak dapat direduksikan sebagai objek eksploitasi. Merusak alam berarti merusak diversitas dan keindahan planet. Basis historis dan filosofis ini mengafirmasi pentingnya politik hijau untuk keutuhan lingkungan. Menjadikan politik hijau sebagai gerakan kolektif berarti menempatkan alam dan manusia kembali pada relasi yang seimbang.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
