Indodian.com.Isu pembubaran ibadah di beberapa daerah di Indonesia selalu kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana negara benar-benar menjamin kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Di satu sisi, UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya, secara normatif, hak beribadah adalah hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang.
Dalam konteks ini perlu ditegaskan bahwa UUD 1945 tidak memberi kebebasan beribadah dengan syarat harus memiliki IMB, karena hak beribadah melekat pada warga negara sebagai hak konstitusional, bukan hak yang lahir dari izin administratif.
Namun di sisi lain, dalam praktik di lapangan, sering muncul persoalan administratif seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin rumah ibadah, atau rekomendasi forum masyarakat yang kemudian menjadi dasar penolakan atau pembubaran kegiatan ibadah.
Di titik inilah muncul ketegangan antara hukum konstitusi dan praktik birokrasi lokal. Fenomena ini bukan sekadar teori, tetapi terjadi dalam berbagai kasus nyata di Indonesia. Di beberapa negara lain, pembatasan kebebasan beragama bahkan bersifat sangat ekstrem. Di Korea Utara, aktivitas keagamaan praktis dilarang dan dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Di Afghanistan, terdapat pembatasan ketat terhadap ekspresi agama di ruang publik. Di Iran, praktik keagamaan berada di bawah regulasi negara yang sangat ketat. Di Eritrea, kegiatan ibadah tertentu dapat diawasi dan dibatasi secara ketat oleh negara. Bahkan di Somalia, konflik berkepanjangan turut membuat kebebasan beragama berada dalam tekanan serius.
Selain itu, di China, negara menerapkan kebijakan kontrol ketat terhadap aktivitas keagamaan melalui sistem regulasi negara dan konsep sinicization , yaitu penyesuaian praktik agama agar selaras dengan kebijakan negara. Dalam praktiknya, organisasi keagamaan resmi berada di bawah pengawasan negara, termasuk dalam pengaturan kegiatan, pendidikan, dan penyampaian ajaran.
Di India, sebagai negara demokrasi besar, kebebasan beragama dijamin dalam konstitusi. Namun dalam praktiknya, sejumlah laporan internasional juga mencatat adanya ketegangan sosial dan insiden kekerasan komunal di beberapa wilayah, serta tekanan terhadap kelompok minoritas agama di daerah tertentu. Karena itu, India sering disebut berada dalam kategori negara dengan tantangan serius dalam pengelolaan relasi antaragama, meskipun tidak dapat disamakan dengan negara-negara yang meniadakan kebebasan beragama secara sistemik.
Ada juga negara seperti Pakistan atau Myanmar, di mana kelompok minoritas agama sering menghadapi diskriminasi sosial dan kekerasan struktural.
Jika dibandingkan dengan kondisi tersebut, maka Indonesia tidak berada dalam kategori negara yang meniadakan kebebasan beragama. Indonesia tetap memiliki kerangka konstitusional yang jelas dan menjamin keberagaman sebagai kekayaan bangsa.
Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama, suku, dan budaya yang luar biasa. Dalam banyak aspek, keberagaman ini justru menjadi kekuatan sosial yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Karena itu, Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara-negara yang secara sistemik menutup ruang kebebasan beragama, sebagaimana sering digambarkan oleh sebagian media internasional, khususnya media Barat.
Namun demikian, tantangan Indonesia bukan pada pengakuan konstitusional, melainkan pada implementasi di tingkat lokal.
Di Jawa Barat, sejumlah kasus pembatasan rumah ibadah dan kegiatan ibadah pernah terjadi di wilayah seperti Bogor dan Bekasi, di mana kegiatan ibadah harus berpindah lokasi atau dibatasi karena tekanan sosial dan persoalan administratif. Dalam beberapa kasus, kegiatan ibadah yang sudah berlangsung lama tetap dipersoalkan izinnya sehingga memicu ketegangan di tingkat lokal.
Kasus serupa juga terjadi dalam peristiwa pembubaran Doa Rosario Katolik di Tangerang Selatan (2024), yang merupakan bagian dari Provinsi Banten. Dalam kejadian tersebut, kegiatan ibadah di rumah kontrakan dibubarkan oleh warga setempat dengan alasan gangguan lingkungan dan waktu pelaksanaan. Peristiwa ini bahkan berujung pada kekerasan fisik dan proses hukum, serta menjadi sorotan publik nasional karena menyangkut kebebasan beragama di ruang privat.
Selain itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Bantul, terdapat pula kasus penolakan dan pembatasan kegiatan ibadah di rumah tinggal yang dipengaruhi oleh dinamika sosial serta keberatan sebagian warga sekitar. Meskipun Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa relasi sosial lokal masih sangat menentukan ruang beribadah.
Pola yang sama terlihat di banyak daerah: bukan semata soal hukum, tetapi soal relasi sosial, tekanan mayoritas, dan peran aparat lokal yang sering kali berada dalam posisi dilema antara menjaga ketertiban dan melindungi hak konstitusional.
Fenomena pembubaran ibadah ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan pada prinsip kebebasan beragama, tetapi pada konsistensi perlindungan di tingkat implementasi.
Dalam banyak kasus, negara hadir setelah konflik terjadi, bukan sebelum ketegangan muncul. Akibatnya, yang terjadi adalah pembubaran kegiatan ibadah di lapangan, bukan penyelesaian akar masalah secara hukum dan dialogis.
Pertanyaan yang perlu terus diajukan adalah: apakah negara benar-benar hadir sebagai pelindung kebebasan beragama, atau justru menjadi pengelola izin yang secara tidak sadar membatasi hak tersebut?
Dalam negara hukum modern, perlindungan terhadap kebebasan beragama tidak cukup hanya dengan mencantumkannya dalam konstitusi. Ia harus hadir dalam kebijakan teknis, sikap aparat di lapangan, dan keberanian negara untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang kehilangan hak ibadahnya hanya karena tekanan administratif atau sosial.
Pada akhirnya, IMB seharusnya tetap berada pada wilayah administrasi, sementara kebebasan beragama berada pada wilayah hak asasi yang tidak boleh dikurangi oleh alasan teknis apa pun. Dan di antara keduanya, negara berdiri bukan sebagai pemberi izin, tetapi sebagai pelindung hak warga negaranya. Pada akhirnya, jika batas itu kabur, maka IMB bukan lagi sekadar Izin Mendirikan Bangunan, tetapi bisa bergeser menjadi Izin Mau Berdoa.
Penulis : Fransisco Soarez Pati
