Dengan sengaja pertanyaan-pertanyaan di atas dikemukakan untuk mengawali pembahasan tentang apa sebetulnya masalah, tantangan dan peluang Indonesia dalam tata dunia multipolar yang sedang terbentuk dan terbentur dengan tata dunia unipolar saat ini. Karena cita-citanya menjadikan Indonesia superpower di kawasan dan dunia, maka peta dalam negeri dan peta luar negeri harus dibuka dan dicermati sambungan atau simpul terpentingnya dalam ekonomi makro, kualitas demokrasi dan strategi pertahanan nasional.
Dengan cara itu, menyambungkan peta luar dan peta dalam, maka akan segera tersingkap akar masalah kebijakan pembangunan nasional di dalam Repelita Orde Baru sampai periode Indonesia Maju dan mimpi superpower ini. Yaitu, tidak adanya parameter geopolitik dalam kebijakan strategis nasional yang dikendalikan teknokrasi statistik bersama kasta politik yang sepenuhnya terbentuk dan terbentur dalam perebutan kekuasaan dalam negeri. Kebijakan pembangunan nasional lebih mencerminkan kekuatan dunia mengubah Indonesia menjadi tidak-berubah sekaligus melemahkan daya cipta di dalam negeri dan ke luar negeri.
Absennya geopolitik Indonesia berarti pembangunan nasional ditentukan dan diarahkan oleh kekuatan geopolitik dunia. Dengan risiko yang selalu berulang dan kerentanan menjadi permanen sebagaimana tercermin dalam ekonomi makro dari periode ke periode pemerintahan. Disusul ketidaksanggupan mempengaruhi perdagangan dan investasi global serta tidak cakap terlibat dalam produksi wacana internasional. Indonesia kemudian dijadikan lahan percobaan model-model pembangunan yang melahirkan dua jenis ketergantungan: modal-teknologi dari luar negeri dan sumber daya alam dari perut bumi.
Keluar dari sejarah ketergantungan di atas, tata dunia multipolar menawarkan peluang perubahan menuju Indonesia superpower. Dalam tata dunia baru disebutkan abad ini sebagai abad Asia—Asian Century. Hal ini tidak berarti seluruh negara Asia menjadi makmur dan sejahtera. Abad Asia lebih diartikan sebagai kecenderungan arus modal, investasi dan perdagangan terkonsentrasi di kawasan Asia khususnya Asia Timur. China menjadi penggerak ekonomi lintas kawasan yang membuat arus perputaran ekonomi di sekitar Pasifik menguat dengan menguatnya ekonomi di kawasan-kawasan yang telah terintegrasi ke zona ekonomi Pasifik.
Dengan tren ekonomi global ini maka Indonesia harus memiliki kebijakan strategis untuk menjadi kekuatan kawasan. Posisi dan peran strategis Indonesia harus selalu diperjuangkan melalui ragam jurus ekonomi, politik dan pertahanan yang terpadu dan terpandu, diarahkan seluruhnya oleh kepentingan nasional jangka panjang. Karena itu diplomasi politik, diplomasi ekonomi dan diplomasi keamanan harus digencarkan dari satu pusat analisis dan pusat komando. Ketiganya menjadi komponen penting aksi geopolitik Indonesia. Sehingga Asia Timur kelak berubah menjadi kawasan ekonomi-politik dan pertahanan-nya Indonesia superpower.
Kendati demikian, selama dua tahun terakhir krisis kesehatan, percakapan kebijakan strategis semakin tidak terarah dengan narasi revolusi 4.0, kota pintar dan keuangan digital. Sambungan dengan belanja soal ekonomi kerakyatan belum terlihat kendati diyakinkan dengan satu-dua cerita ‘best practice’. Sementara kebijakan nasional di bidang teknologi AI dan IT sesungguhnya lebih banyak digerakkan dan diarahkan kekuatan global khususnya aktor non-negara dalam World Economic Forum. Tujuan para bilioner ini tidak berubah yaitu meraup keuntungan sebesar-besarnya dalam krisis kesehatan tak berkesudahan dan monopoli teknologi yang semakin terintegrasi.
Satu hal yang pasti dan sedang berlangsung saat ini. Bahwa tanpa persiapan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan yang fundamental dan pembekalan keahlian masa depan serta proyeksi pembangunan ekonomi yang tidak terukur, gegap-gempita teknologi informasi termasuk terpenting konsentrasi modal pada infrastruktur kelak hanya menciptakan proyek-proyek terbengkalai, sarat kolusi dan korupsi. Dengan liberalisasi ekonomi dalam semangat memacu pertumbuhan ekonomi neoliberal, arus masuk investasi asing bisa membuat generasi masa depan bahkan tak bisa menjadi kuli di rumah sendiri dan dianggap tidak berguna.
Paradigma teknologi yang diselipkan dalam kebijakan ekonomi makro malah menciptakan pengalihan berbahaya bagi kritik dan koreksi pembangunan. Menjadi keasyikan kelas menengah industri jasa dan kegemaran baru birokrasi yang malas mendeteksi akar struktural dari pemiskinan dan ketimpangan ekonomi antarkelas dan antarwilayah. Tanpa sadar melayani apa yang disebut feodalisme teknologi—techno feudalism. Kebijakan ekonomi nasional memperkaya kelas pemilik aset teknologi dan monopoli paten global.
Dalam cara berpikir ideologi baru ini, Indonesia dibayangkan bisa mendekati China mengeluarkan 800 juta penduduk dari kemiskinan semata-mata berkat smartphone, konektivitas wi-fi, layar monitor untuk pengawasan kerja dan pergerakan manusia. Pembayangan yang sesat ini disebabkan oleh distopia oligarki nasional. Yaitu memajukan Indonesia dengan resep akrobatik teknologi dari Davos dan tidak serius mempelajari akar-akar struktural dan aksi geopolitik China yang membuatnya menjadi mitra dagang terbesar di dunia.
Terpenting adalah wajib belajar dari sejarah ekonomi-politik Indonesia tiga zaman. Dimulai dari Orde Lama khususnya periode Demokrasi Terpimpin, Orde Baru dan pasca Orde Baru sampai Indonesia memasuki periode benturan dua tata dunia terkini. Orde Lama dan Orde Baru berada dalam periode Perang Dingin dengan dua kebijakan luar negeri yang bertolak belakang antara Sukarno dan Suharto. Masing-masing membawa risiko politik, ekonomi dan keamanan nasional. Begitu pula dengan estafet pemerintahan pasca Reformasi terkondisikan dalam momen unipolar Amerika Serikat sampai pada kemunculan China-Rusia menggeser ‘liberal International order’ sejak periode pertama pemerintahan Jokowi.
Sebelum dibahas peluang Indonesia sebagai superpower, dipastikan terlebih dahulu apa itu geopolitik dan tata dunia multipolar sebagai dua prasyarat Indonesia superpower. Geopolitik adalah perilaku negara khususnya negara superpower yang berperan menentukan, mengatur dan mengendalikan ekonomi, politik dan keamanan dunia. Geopolitik bisa diartikan sebagai kombinasi kendali atau cara kelola geo-ekonomi dan geo-sekuriti dalam satu sapuan kebijakan untuk kepentingan nasional. Dari segi ini, Indonesia setidaknya saat ini bukan kekuatan superpower global tetapi masih bisa digolongkan sebagai kekuatan kawasan di antara kekuatan lain di Indo-Pasifik.
Sementara tata dunia multipolar mengacu pada terbangunnya blok-blok ekonomi-politik dan keamanan di kawasan strategis dunia. Blok-blok itu saling terhubung di kawasan Eropa, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Amerika Latin dan Afrika. Penggerak utama tata dunia baru ini adalah aliansi China-Rusia bersama negara-negara utama di enam kawasan tersebut. Indonesia berada dalam blok ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Timur atau Indo-Pasifik.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
