Indodia.com – Pandemi belum ada tanda-tanda akan selesai. Kasus kematian masih terus diberitakan di beranda media sosial. Pandemi ini telah merenggut jutaan nyawa baik yang masih muda maupun yang sudah tua.
Di beberapa daerah, sejumlah rakyat kecil mencekik kelaparan di tengah peraturan PPKM yang kian diperpanjang. Pemerintah selalu meminta rakyat agar taat protokol kesehatan, tetapi rakyat kecil berteriak meminta makanan.
Rakyat kecil ingin berteriak di jalan tetapi takut akan reaksi pihak keamanan yang mudah melegalkan kekerasan atas nama ketertiban negara. Kasus kekerasan terhadap warga di Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan hanyalah satu contoh wajah pihak keamanan kita yang ramah dengan penguasa dan penuh amarah terhadap rakyat jelata.
Rakyat hanya bisa melawan peraturan PPKM dengan turun ke jalan sendirian sambil mengenakan pakaian seadanya sebagaimana dibuat Dinar Candy (DC). Mungkin DC diangkat jadi duta PPKM seandainya dia membawa poster 3 Periode. Namun, pada akhirnya, bentuk protes DC diadili di hadapan hukum. Idealnya, dia diberi edukasi, bukan sanksi agar memberikan argumentasi yang benar bukan sensasi. Menarik bahwa republik ini selalu gesit mengurus hal-hal pornografi daripada korupsi.
Baca Juga : Menyapa Aleksius Dugis, Difabel Penerima Bantuan Kemensos RI
Baca Juga : Kisah Jurnalis di Manggarai Timur yang Setia Melayani ODGJ
Di tengah situasi yang kian mencekam karena pandemi ini, para politisi di republik ini berlomba-lomba merias diri dengan memasang baliho raksasa di perempatan jalan. Anggota fraksi PDI Perjuangan memasang baliho Puan Maharani di daerah pemilihan mereka. Tak mau ketinggalan, pengurus pusat Partai Golkar memerintahkan kadernya memasang wajah Airlangga Hartanto.
Publik mulai membaca fenomena ini sebagai bentuk strategi sosialisasi kader partai menyongsong pilpres 2024 nanti. Sebagaimana biasanya, menjelang pemilu para calon pemimpin ramah dengan rakyat kecil. Dalam sistem demokrasi seperti negara kita ini, rakyat dipercaya sebagai pemilik kedaulatan. Kata ini memberi kesan bahwa yang memerintah adalah rakyat (dalam bahasa Yunani kuno, demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan), walaupun dalam praktiknya tidak selalu begitu.
J.J. Rousseau sudah mengamati bahwa bentuk pemerintahan demokrasi lebih tepat disebut “aristokrasi pilihan” karena dalam praktiknya rakyat tidak berkuasa. Rakyat hanya diperkenankan memutuskan siapa yang berkuasa. Juga penting untuk menyadari bahwa model ini aslinya dirancang untuk mengesampingkan masyarakat biasa.
Para pendiri Amerika – sebagai negara paling demokratis – tidak pernah berniat memberi peran politik aktif kepada masyarakat umum. Sekarang pun, walau semua warga bisa mencalonkan diri dalam pemilihan umum, sukar memenangi pemilu tanpa akses ke jejaring donor dan pelobi aristokrasi. Tak heran “demokrasi” Amerika menunjukkan kecenderungan dinasti – pikirkan keluarga Kennedy, Clinton dan Bush.
Baca Juga : Hindari Pinjaman Online
Baca Juga : Setelah Pandemi, Kita ke Mana?
Di Indonesia, fenomena ini menyata dalam kehadiran tokoh-tokoh politik yang lahir bukan karena prestasi tetapi karena hubungan dinasti keluarga dan didukung oleh kaum oligarki. Penentuan Puan Maharani sebagai calon Presiden dari PDI Perjuangan dan Agus Harimurti Yudoyono dari Partai Demokrat hanyalah dua contoh kaderisasi bukan karena prestasi tetapi hasil negosiasi dan perawatan kerajaan dinasti.
Penentuan kader partai untuk maju dalam bursa calon presiden tidak dikelola secara demokratis, tetapi oligarkis bahkan personalistik. Kecederungan seperti ini sudah diingatkan Robert Michels dalam Iron Law of Oligarchy. Bagi Michels kecenderungan parpol yang dikelola secara oligarkis menjadikan kepentingan sendiri lebih diutamakan daripada kepentingan organisasi.
Pada titik ini, parpol menafikan proses rekrutmen calon pemimpin secara demokratis. Alhasil, produk pilihan partai merusak elektabilitas di mata publik. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah melalui “pemesonaan kembali partai politik” baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Pola kaderisasi yang buruk ini memperparah kerusakan demokrasi. Parpol sebagai salah satu instrumen demokrasi hanya terperangkap dalam pragmatisme politik. Pada titik ini, politik tidak lagi menjadi instrumen kesucian untuk mengabdi pada kesejahteraan umum. Merujuk pada pemikiran Featherstone, dunia perpolitikan kita menjadi dunia seolah-olah (virtual reality). Negara disebut demokratis, tetapi nepotisme bertumbuh subur. Fokus pada divestasi, namun kebanyakan memperkaya kantong pribadi.
Patut dicermati bahwa sejumlah tokoh yang lahir dari jalur keluarga tidak memiliki elektabilitas yang baik di mata publik. Namun, mereka memompa media untuk mem-branding diri. Lembaga Indostrategic merilis survei elektabilitas calon presiden 2024. Puan Maharani menduduki urutan ke-12 dan Agus Harimurti Yudoyono berada di urutan ke-6 (detik.com 12/08/2021).
Baca Juga : Cerita Tuna Penjaga Mata Air
Baca Juga : Pesan Ibu
Bayangkan, di saat rakyat menderita lapar karena ketiadaan makanan dan kegelisahann karena pandemi yang tak kunjung selesai, para politisi datang membawa membawa bendera partai dan setumpuk janji. Politisi seperti ini tidak memiliki rasa malu, entah karena mabuk kekuasaan atau lahir dengan ciri sosiopatologis. Menurut Keltner, sebagaimana dikutip Rutger Bregman (2019:229-235) dalam buku Human Kind, sosiopati adalah ciri-ciri orang yang kurang memperhatikan orang lain, egois, kurang tertarik dengan sudut pandang orang lain dan kurang empati.
Namun, politisi seperti ini dalam organisasi modern seperti sekarang ini malah tampak maju di tangga karier. Sosiopati ini lebih tak tahu malu, sering gagal menunjukan satu fenomena wajah yang membuat khas di antara primata dan wajah mereka tidak memerah. Orang-orang yang mabuk kuasa ini tampaknya bekerja seperti obat bius yang membuat orang tak peka terhadap orang lain.
Dalam demokrasi modern ini, sifat tak punya malu bisa memberi keunggulan. Berdasarkan penelitian bahwa antara 4 dan 8 persen CEO punya sosiopati yang bisa didiagnosis, dibanding 1 persen di antara masyarakat umum. Nah, para politisi yang tak dibatasi rasa malu bebas berbuat hal-hal yang orang lain tidak berani lakukan.
Namun yang tak punya malu tak peduli. Dan sikap tak tahu malu menguntungkan media modern, karena berita menyoroti yang tak normal dan absurb. Di dunia macam itu, bukan yang paling ramah dan empatik yang naik, melainkan sebaliknya. Di dunia ini, yang berhasil adalah yang tak punya malu.
Jika ingin menjadi calon pemimpin saat ini memang perlu adanya sikap tidak tahu malu. Seorang calon pemimpin yang ikut lewat jalur dinasti tanpa prestasi akan selalu diperbincangkan di media sosial. Gejala ini senada dengan diktum filosofis Niccolo Machiavelli. Jika ingin kekuasaan, tulisnya, ambilah. Jangan malu-malu atau jangan terikat prinsip atau moral. Tujuan menghalalkan cara. Dan jika tidak menjaga diri, orang menghalahkan kita. Termasuk menjegal kader partai yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi kekurangan akses dana dan hubungan keluarga.
