Politik

Konstelasi Politik

Penulis : Dr. Aprinus Salam

Indodian.com – Hal yang dimaksud dengan konstelasi politik adalah susun-jaring dan persepsi-persepsi yang ter/dibangun tentang dan dalam bangunan kekuasaan. Sementara itu, kekuasaan yang dimaksud terutama terkait dalam wewenang dan kelegalan terhadap berbagai kuasa dan sumber ekonomi, sosial-budaya, dan terutama penguasaan terhadap aturan main politik itu sendiri.

Wewenang dan kelegalan itu dapat diperoleh dengan kekerasan. Siapa yang menang dia yang berhak berkuasa. Kini, kewenangan dan kelegalan itu bisa didapat dengan mendapat semacam persetujuan. Baik persetujuan yang dipaksakan, atau persetujuan secara lebih halus dan lembut, misalnya melalui pemilihan umum.

Dalam persepsi dan pengetahuan seperti itu, hasrat dan nafsu untuk berkuasa memainkan peranan penting. Karena tujuan kekuasaan bisa menjadi salah satu mekanisme dalam perbaikan diri yang tidak sempurna. Kekuasaan bisa menjadi salah satu mekanisme dalam mendapatkan kepuasan merasa tidak berkekurangan.

Cara untuk mendapatkannya adalah dengan merebut arena dan ruang politik, dalam segala bentuknya. Itulah sebabnya, arena politik menjadi sangat mengharu-biru karena kemenangan dan dominasi terhadap ruang tersebut menjadi arena penentu dalam menstruktur arena permainan di ruang-ruang konstelasi lainnya.

Namun, di sisi lain, praktik konstelasi dan persepsi yang terbangun bisa jadi terpisah-pisah. Dalam arti, konstelasi dan persepsi tidak dibangun oleh suatu kuasa yang dominan. Selalu ada banyak resistensi dan perebutan kekuasaan, dalam berbagai level kekuasaan, sehingga susun-jaring kekuasaan tidak lebih merupakan fragmentasi yang bisa jadi berdiri sendiri-sendiri.

Mereka yang belum mendapat kelegalan kekuasaan politik, akan terus berusaha melawan dan merebut. Itulah pula sebabnya, dalam ruang ini, permusuhan tidak mungkin ditanggalkan atau diabaikan. Masuk ke ruangan ini, seperti secara langsung memilih musuh yang harus dikalahkan.

Tentu dalam perjalannannya, ada susun-jaring dan persepsi yang cukup besar atau dominan. Tetapi, situasi dan kondisi tersebut sama sekali tidak menjamin sebagai hal yang mapan. Hal itu terbukti terjadinya pergantian rezim kekuasaan.

Hal pergantian kekuasaan itu sudah terjadi pada masa-masa kerajaan dahulu kala, hingga yang lebih belakangan kita mengenal Orde Lama, Orde Baru, atau kemudian Orde Reformasi.

Pada Orde Lama, konstelasi dalam afiliasi nasionalis, Islamis, dan bahkan komunis memainkan peranan penting dalam bangunan konstelasi dan persepsi politik. Dalam beberapa kesempatan PNI memperlihatkan dominasi yang cukup berperan. Akan tetapi, karena blunder-blunder politik, konstelasi dan rezim politik model Orde Lama berantakan.

Strukturasi yang berbeda pada masa Orde Baru memperlihatkan bagaimana Soeharto, dengan Golkar, yang menggandeng militer, membangun susun-jaring kekuasaan dan terus menerus mewacanakan persepsi politik pembangunan. Aturan main politik diperketat dengan banyak UU dan PP, dan berbagai peraturan yang mengikat kebebasan dan demokrasi politik.

Baca juga :  Urgensi Penelitian Sosial terhadap Pembentukan Kebijakan Publik

Implikasinya, sangat banyak kekerasan atas nama hukum terjadi pada masa Orde Baru. Susun-jaring politik memang kuat, dominan, bahkan cukup berakar hingga kelurahan. Akan tetapi, seperti disinggung di atas, resistensi bawah-tanah diam-diam berjalan.

Koalisasi politik di aras masyarakat, sebagai koalisi mahasiswa-masyarakat awam, dan partai-partai yang ditekan, utamanya PDI, dan satuan-satuan masyarakat atas nama agama, profesi, dan berbagai LSM, terus berjalan.

Seperti kita saksikan bersama, Orde Baru runtuh. Situasi baru hadir setelah tahun 1998, dan terutama setelah PDI, dan transformasinya menguat. Reformasi dan upaya demokrasi membuka peluang munculnya banyak partai politik dengan sandaran ideologi yang berbeda.

Memang, terjadi masa-masa transisi antar-berbagai kekuatan politik, seperti “sempat menguatnya” Demokrat (sebenarnya lebih karena SBY) dan beberapa partai baru lainnya karena beberapa figur politik. Namun, dalam situasi tersebut, partai yang besar dan berpengalaman seperti Golkar dan PDI masih memainkan peranan paling penting untuk masa-masa berikutnya.

Pada masa Orde Reformasi, terutama sekitar lima belas tahun terakhir, tampaknya partai-partai politik dalam afiliasi nasionalis, memang menguat. Namun, PDIP (sebagai transformasi PDI), dan Golkar yang terlanjur sempat kuat) mendapat saingan keras, baik pada tataran ideologis, tetapi terutama pada tataran semangat.

Hal pertama sangat bersemangat merebut kekuasaan, sementara hal kedua bersemangat mempertahankan kekuasaan. Dua semangat yang berbeda. Partai-partai berkuasa sempat sedikit terlena dan terkesan terlalu percaya diri. Situasi ini tidak terlalu menguntungkan.

Hal itu pula yang menyebabkan proses dan konsolidasi politik berjalan di luar kendali. Peluang-peluang baru terbuka. Hal ini memancing pemain-pemain baru yang mencoba mengadu nasib dengan jargon “iseng-iseng berhadiah”. Apa lagi, teknologi media sosial dengan mudah membantu banyak hal.

Sebagai resikonya, konstelasi dan persepsi kekuasaan tidak berjalan memapan. Resistensi-resistensi kekuatan dan kekuatan berbasis agama (utamanya Islam Politik), ikut memainkan gangguan yang menyebabkan kenyamanan politik tidak pernah diperoleh.

Hal ini sebenarnya bukan hal baru. Pada masa Orde Lama, dan Orde Baru, permainnan politik agama (Islam Politik sebagai mayoritas masyarakat Indonesia) tetap tidak dapat diabaikan. Dalam permainan politik agama yang berbeda, politik Islam juga bermain dalam arena dan cara yang berbeda.

Politik masyarakat Islam, juga bahkan dengan cara, visi, dan misi yang berbeda bermain baik di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan. Alhasil, sesama masyarakat Islam juga saling berbenturan.

Semua merasa paling Islami, paling nasionalis, paling berbudaya, paling beradab, dan sebagainya. Akhirnya, jika terjadi benturan di lapangan, sulit diidendifikasi, benturan itu atas nama apa. Ujungnya, bukan atas nama apa-apa selain atas nama nafsu merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Baca juga :  Mengapa harus ada Negara?

Dalam situasi ketidakstabilan politik pada masa-masa reformasi inilah, partai-partai politik, yang nafsu kekuasaannya semakin tidak terkendali, melakukan blunder politik. Hal itu terjadi, karena bernafsu, nafsu menyebabkan kita dangkal dan tidak cerdas. Sebagai akibatnya, terjadi salah baca terhadap situasi politik yang sebenarnya sedang terjadi.

Mungkin yang melakukan blunder bukan pada tataran partai, tetapi lebih karena ulah tokoh-tokoh politik bersangkutan. Blunder dilakukan karena keinginan mempertahankan oligarki yang belum terkonsolidasi yang terlanjur dinikmati. Keberhasilan kemungkinan terkondisinya oligarki yang masih mentah ini menghadirkan penjilat-penjilat politik yang mentah politik.

Akan tetapi, yang menarik bukan pada situasi itu. Yang menarik, situasi tersebut membuka celah-celah terkonsolidasinya perlawanan, terutama pada generasi muda, dengan pelopor utama mahasiswa. Mahasiswa, yang sempat dan masih sedikit terpesona dengan keberhasilan 1998, mulai tergugat kesadaran politiknya.

Bahwa pasca 1998 ternyata tidak membawa ke arah politik demokrasi yang adil dan indah, tetapi justru menghadirkan pecundang-pecundang atas nama demokrasi, padahal tidak lebih atas nama oligarki-mentahan. Bagi-bagi jatah kekuasaan (jabatan) juga terlihat gamblang pada para aktivis 1998.

Sayangnya, generasi baru afiliasi politisi muda-mahasiswa secara relatif sedang belajar berpolitik. Dengan pengetahuan dan persepsi-persepsi politik yang belum terbentuk, mahasiswa dan politisi muda masih meraba dan mencari-cari sandaran ideologis (bahkan partai politik) dalam berpolitik.

Hal yang terjadi adalah berbagai eksperimen berpolitik. Terdapat beberapa kemungkinan dalam masa-masa eksperimentasi tersebut. Pertama, partai-partai politik mapan akan melakukan strategi baru, dan janji baru, dalam upaya merebut para politisi muda dan mahasiswa.

Kalau politisi muda-mahasiswa tidak belajar sejarah, maka pola ini hanya akan mengulang kegagalan konstelasi politik sebelumnya. Hal ini juga akan menyebabkan politik di Indonesia tidak mengalami progres penting terhadap upaya-upaya demokratisasi yang adil, bermartabat, dan elegan.

Ke depan, oligarki dengan pecundang politiknya, seperti telah diperlihatkan pada masa-masa sebelumnya akan hadir lagi dan akan terus terjadi berbagai kekerasan politik yang menyita banyak energi bangsa Indonesia dan menjadi penghalang untuk menjadi bangsa yang bermartabat, indah, dan elegan.

Kemungkinan kedua, jika para politisi muda dan mahasiswa mau belajar keras dan disiplin dalam membangun kekuatan politik ke depan, maka terbuka kemungkinan munculnya “partai-partai dengan aroma yang berbeda” sebagai bentuk konsolidasi dan negosiasi ideologis berbasis nasionalisme-kultural di satu sisi, atau berbasis liberalisme-nasionalis di sisi lain.

Baca juga :  Kemerdekaan dan Upaya Jalan Pulang pada Pancasila

Akan tetapi, hal tersebut agak sulit terjadi. Karena, sejauh ini kampus-kampus dan sekolah tidak cukup kondusif menjadi arena kawah candradimuka politik di Indonesia. Hal ini juga memperlihatkan bahwa kampus masih dalam kontrol rezim kekuasaan dominan.

Kemungkinan ketiga, akan terjadi politisasi dan politik pragmatis, politik asal jalan dan asal jadian. Ini terkait dengan banyaknya bermunculan komunitas-komunitas politik, atas nama apapun. Yang penting jangan sampai tidak ambil bagian untuk perebutan kekuasaan politik di depan. Karena, mana tahu bagi-bagi jasa politik, dengan jabatan-jabatan yang menggiurkan akan diraih.

Hal ini memperlihatkan akan sangat banyak politik kepentingan dan politik atas nama. Situasi ini akan memperlihatkan perjalanan politik di Indonesia tidak lebih semacam benang kusut yang tidak jelas ujung pangkalnya, dan akan selalu berulang.

Situasi yang tidak prospektif tersebut menyebabkan masyarakat muda dan mahasiswa akan terus menerus menjadi ajang rebutan politik pragmatis. Tentu saja akhirnya partai-partai politik dengan para pecundangnya akan mengambil perannya dalam berbagai cara. Sebagai akibatnya, politik di Indonesia tidak akan pernah sehat, cerdas, dan elegan.

Mengingat situasi tersebut, tampaknya kampus perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk berkolaborasi tidak dengan partai atau organisasi politik, tetapi justru dengan berbagai organisasi masyarakat yang berafiliasi pada keadaban.

Seperti telah disinggung, politik dengan partai politiknya akan terus berjalan. Seharusnya, kampus, dengan SDM yang tangguh, ilmiah, dan intelektual mampu membangun kembali kultur tandingan. Bukan dalam pengertian kultur tandingan politik praktis, tapi politik keadaban.

Ribuan kampus di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 4600-an ini, seharusnya bisa membebaskan dirinya untuk menjadi kawah candradimuka para warga untuk terus bekerja membangun peradaban bangsa. Dalam posisi itu, kampus akan lebih bermartabat dan berharga.

Akan terjadi kontestasi, strukturisasi, bahkan konstelasi yang terus menerus bersaing. Persaingan antara politik praktis dan tawaran-tawaran keadaban dan peradaban berbasis ilmu-pengetahuan. Jika kampus-kampus mau mengambil dalam posisi itu, maka akan kita lihat hasilnya paling tidak untuk 15-20 tahun ke depan.

Tapi, yang jelas, hingga hari ini kampus (atau hampir semua PT) di Indonesia, juga mengalami banyak kesulitan untuk mengembangkan dirinya cari cengkraman kekuasaan. Bahkan, sebagian kampus justru menjadi sarang politik praktis, bukan politik keadaban.

Nafsu berkuasa memang sulit dibendung dan dikelola. Berbagai kesulitan tersebut akan tetap menggeliat ke dalam berbagai bentuk praktik politik. Konstelasi politik yang berbeda, untuk mengatakan baru, akan tetap muncul. Tapi, kemunculan itu tidak harus dikaitkan sebagai indikator kemajuan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Artikel Terkait

Back to top button