Politik Identitas ‘Racun’ Demokratisasi

- Admin

Senin, 12 Juli 2021 - 22:11 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam lanskap demokrasi, politik identitas, sebagaimana dikatakan oleh Francis Fukuyama bukan lagi fenomena minor, melainkan sudah menjadi konsep utama untuk menjelaskan masalah-masalah demokrasi. Kompetisi, rekam jejak dan personifikasi calon bukan menjadi konten utama untuk memikat pemilih. Terkadang pemilih memilih kandidat yang punya kesamaan sosio-demografis, ideologi, agama, dan identifikasi partisan lainnnya dengan dirinya (Marland, 2013).

Praksis politik identitas dalam perhelatan pemilu di Indonesia ternyata bukan suatu hal yang baru dalam politik internasional. Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara demokrasi dalam praksisnya mereproduksi politik identitas dalam pemilihan Presiden. Lawan politik Barrack Obama menyoalkan identitas kultural seperti tempat kelahiran, warna kulit dan agama. Obama pada akhirnya memperoleh kemenangan menjadi Presiden, tetapi politik identitas masih menjadi jalan merebut kekuasaan. Hal ini bisa kita amati dalam gaya politik Donald Trump. Selama masa kampanye Trump menyokong politik identitas dengan mempersoal masalah ras, agama dan gender. Jurus ini terbukti ampuh mengantar Trump menjadi pemimpin tertinggi Amerika Serikat.

Baca juga :  Tata Kelola Pandemi: Zombinasi dan Politik Ketakutan

Baca Juga : Perempuan, Iklan dan Logika Properti
Baca Juga : “Utang Budi” Pater Thomas Krump, SVD

Politik identitas mengedepankan sentimentalitas. Propaganda melalui kampanye mereproduksi isu-isu agama, etnis dan identitas kolektif lainnya untuk merebut simpati rakyat. Paket dramaturgi politis seperti ini melibatkan massa dalam jumlah yang besar meskipun atas nama demokrasi, tentunya menjadi lonceng kematian demokrasi. ‘

Baca juga :  Ketua KPK Memimpin Dengan Contoh; Contoh Korupsi

Politik identitas menjadi suatu kendala bagi demokrasi. Demokrasi adalah suatu proses rasionalisasi. Salah satu hasil rasionalisasi adalah keberhasilan suatu masyarakat majemuk untuk melampaui loyalitas-loyalitas primordial di dalamnya. Lewat demokrasi bukan hanya kekuasaan politis, melainkan loyalitas-loyalitas primordial terkait agama dan etnisitas dikontrol oleh penalaran publik (F. Budi Hardiman, 2018). Sementara politik identitas mengendap dalam sisi-sisi gelap yang ingin diatas oleh rasionalitas seperti prasangka-prasangka dan stigmatisasi. Demikian melalui politik identitas orang memutuskan untuk membenci, mengintimidasi pihak lain.

Komentar

Berita Terkait

Lingkaran Setan Kurasi Algoritma di Era Demokrasi
Demokrasi dan Kritisisme
Saat Kaum Intelektual Lamban ‘Tancap Gas’: Apakah Tanda Kritisisme Musiman?
Dari Ledalero untuk Indonesia: Menyelamatkan Demokrasi dari Jerat Kuasa?
Debat Pilpres Bukanlah Forum Khusus Para Elit
Independensi, Netralitas Media dan Pemilu 2024
Pemimpin: Integritas, bukan Popularitas
Politik dan Hukum Suatu Keniscayaan
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Oktober 2022 - 18:26 WITA

Perlawanan Tanpa Titik dalam Novel “Perempuan di Titik Nol”

Jumat, 3 Desember 2021 - 00:22 WITA

Kesederhanaan yang Megah dan Niat Baik Menyelamatkan yang Terbuang

Rabu, 14 April 2021 - 13:54 WITA

Tubuh Dan Persetubuhan Itu Suci

Berita Terbaru

Sastra

Pantun Berlawanan dengan Puisi

Sabtu, 25 Okt 2025 - 16:31 WITA

Pendidikan

Kaum Muda dan Budaya Lokal

Jumat, 15 Mar 2024 - 19:27 WITA