Indodian.com – Manggarai1 selalu menyumbang angka kemiskinan di republik ini. Realitas kemiskinan ini ditemukan oleh sejumlah peneliti, pengkaji, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sejumlah aktivis dari pelbagai gerakan sosial di lapangan. Menariknya pada 8 Septemper 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Barat melaporkan jumlah penduduk miskin di Manggarai Barat selama lima tahun terakhir―terhitung sejak 2016 (49.550 orang), 2017 (49.390 orang), 2018 (48.530 orang), 2019 (49.230 orang), dan 2020 (49.400 orang).2 Masyarakat miskin di Manggarai Timur terdapat 44.630 orang.3
Kemiskinan di Manggarai seolah-olah semakin berurat berakar, dan tidak mudah dicabutkan dari sejarah kehidupan masyarakat di dalamnya. Kemiskinan seolah-seolah menjadi identitas. Membaca tren peningkatan angka kemiskinan di Manggarai dalam beberapa tahun terakhir ini, sesungguhnya bukan tanpa alasan.
Saya berpendapat bahwa kemiskinan di Manggarai disebabkan oleh pendalaman sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang terungkap jelas dalam praktik perampasan ruang. Saya akan tunjukkan beberapa kasus perampasan ruang di Manggarai, setelah saya uraikan tinjauan teoretis atas produksi ruang.
Zombi Kapitalisme Merampas Ruang di Manggarai
Ketika kaum kapitalis merampas ruang, membangun tembok tinggi-tinggi, mempekerjakan satpam, menetapkan aturan kerja dan bersekongkol dengan aparatur negara, siapa lagi yang dapat mengakses ruang itu? Kalau kita sebagai orang asing/baru mau memasuki ruang abstrak itu, kita wajib membayar dan mengikuti aturan permainannya (sistem).
Di dalam ruang abstrak (abstract space istilah Henri Lefebvre) itu, kita atau siapa pun yang berjalan mengitari ruang abstrak itu tidak akan tahu apa yang terjadi di dalamnya. Ruang abstrak didekorporealisasi, dan ini merupakan satu dimensi lain dari alienasi.4 Hal ini terkait dengan kekuatan para kapitalis yang mengendalikan ruang guna meningkatkan produksi, dan menghasilkan keuntungan yang lebih.
Tanpa menelikung pemikiran Lefebvre, David Harvey menggunakan perspektif Marx dalam Das Capital guna memahami hubungan kapitalisme dan pembentukan ruang geografis. Harvey mendekonstruksi pemikiran Marx, terutama berkaitan dengan rantai produksi komoditas, nilai guna (use value), nilai tukar (exchange value), munculnya uang hingga menghasilkan gerak atau sirkulasi dari modal yang kemudian membentuk ruang geografis yang tidak seimbang.5
Ekspansi kapital memerlukan reproduksi ruang agar sistem produksi bisa meluas secara geografis. Harvey berpendapat bahwa produksi ruang seringkali dilakukan dengan akumulasi melalui perampasan.6 Produksi ruang mengancam tidak hanya tanah (ruang), tetapi juga warga masyarakat dan kebudayaan di dalamnya.
Produksi ruang tersebut memaksa kehidupan masyarakat berubah dari keadaan kampung, ladang, dan sawah menjadi kawasan industri. Produksi ruang menyingkirkan dan meminggirkan warga masyarakat dari tanah dan ruang kehidupannya. Para kapitalis meyakini diri bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan sebagai tindakan penyelamatan agar para pekerja dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Para kapitalis juga yakin bahwa dengan tindakan-tindakan seperti itu, selain membuat mereka meraup keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mereka pun telah berhasil “menyelamatkan” para pekerja dari kemiskinan, kelaparan dan ancaman kematian.
Chris Harman berpendapat bahwa kapitalisme telah mengubah masyarakat secara keseluruhan, karena ia menyedot miliaran orang untuk bekerja keras untuk kepentingan kapitalis.7 Kapitalisme telah mengubah seluruh pola kehidupan umat manusia, dan membentuk kembali sifat manusia itu sendiri. Hal ini memberi karakter baru pada model penindasan lama dan memunculkan yang benar-benar baru.
Hal ini juga menimbulkan perang dan perusakan ekologis. Menurut Harman, kapitalisme tampaknya bertindak seperti kekuatan alam, menciptakan kekacauan dan kehancuran dalam skala yang jauh lebih besar daripada gempa bumi, badai atau tsunami.8 Hal ini akan terlihat dalam beberapa kasus perampasan ruang berikut ini.
Hutan Bowosie-Labuan Bajo-Flores-NTT yang diwacanakan oleh pemerintahan Joko Widodo melalui Badan Pelaksana Otorita-Labuan Bajo Flores (BPO-LB) mendapat sorotan publik. Hal ini ditandai dengan aksi penolakan, dan demonstrasi baik dari warga masyarakat setempat maupun dari sejumlah pengkaji, peneliti, dan gerakan-gerakan sosial pecinta lingkungan hidup. Bentuk-bentuk penolakan tersebut dapat dibaca di media sosial.
Aksi penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh aksioma bahwa kebijakan pengalihfungsian hutan lindung menjadi bisnis ekonomi pariwisata berpotensi menghancurkan kelestarian hutan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Hutan Bowosie dicatat sebagai sumber mata air bagi masyarakat di Labuan Bajo. Jika hutan lindung ini diprivatisasi dan dieksploitasi maka kota Labuan Bajo akan mengalami krisis air. Selain itu peluang banjir begitu besar, karena hutan Bowosie juga tercatat sebagai wilayah resapan hujan.9
Tidak hanya hutan Bowosie yang jadi sasaran eksplorasi dan eksploitasi investor/kelas kapitalis, sejak tahun 2016 proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) atau geothermal di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT mulai dimasukan dalam kebijakan pemerintah setempat.10
Proyek geothermal ini menuai pro dan kontra antara masyarakat setempat sampai hari ini. Pada Februari 2020 dan 30 Juli 2021, masyarakat setempat sudah mengirimkan surat kepada Bank Dunia agar proyek geothermal ini segera dihentikan.11 Per tanggal 9 Mei 2022, warga masyarakat Wae Sano mendesak Bank Dunia untuk menghentikan pendanaan terhadap proyek geothermal. Alasan mendasar dari penolakan mereka atas proyek geothermal ini ialah tik-titik pengeboran yang sudah ditetapkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berada di tengah-tengah ruang hidup mereka.
Berikut kutipan pernyataan Yosef Erwin Rahmat yang mewakili warga adat Wae Sano, ketika diwawancarai oleh media Floresa.com:
“Yang kami maksudkan dengan ruang hidup adalah kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan antara pemukiman (golo lonto, mbaru kaeng, natas labar), kebun pencaharian (uma duat), sumber air (wae teku), pusat kehidupan adat (compang takung, mbaru gendang), kuburan leluhur (lepah boak) dan hutan (puar) dan danau (sano)”.12
Tidak hanya di Manggarai Barat, Manggarai Timur juga menyumbang persoalan pelik bagi warga masyarakat. Ruang sosial (hidup) dirampas oleh kelas kapitalis dan pemerintah setempat meskipun warga adat setempat menolak pembangunan pabrik semen dan tambang batu gamping oleh investor/kelas kapitalis di Luwuk dan Lengko Lolok, Desa Satar Pundak, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
Alasan mendasar mereka menolak ialah karena di wilayah itu ada lahan sawah, permukiman warga, dan bukit karst. Memang sejak awal kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat, berjanji melakukan moratorium semua jenis tambang di NTT. Viktor Bungtilu Laiskodat berpendapat bahwa tambang dan pabrik tidak akan pernah menyejahterakan masyarakat. Namun demikian, izin usaha pertambangan justru terjadi pada masa pemerintahannya.13
Persoalan tersebut di atas merupakan hasil laporan media lokal, dan tentu saja masih ada persoalan lain di Manggarai yang ditimbulkan akibat kerja sama antara pemerintah setempat, pemimpin agama (Gereja lokal), dan kelas kapitalis. Persoalan-persoalan di atas dikategorikan ke dalam persoalan ruang hidup warga masyarakat, dan organisme lain di dalam ruang tersebut.14
Sederhananya, itulah model kapitalisasi ruang, yang darinya timbul segala kekerasan, penindasan, pembisuan, reitifikasi, eksploitasi, dan alienasi secara membabi buta terhadap warga masyarakat setempat. Prinsip liberalisasi pasar tidak terikat pada wilayah geografis dan demografis tertentu, tetapi melampauinya, dan kemudian menjinakkan dan merombak seluruh tatanan sosial ekonomi, politik, tradisi, agama dan kebudayaan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
