Ketua KPK Memimpin Dengan Contoh; Contoh Korupsi

- Admin

Jumat, 24 November 2023 - 15:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perlu diingat bahwa KPK acap kali menjadi sasaran empuk politisasi dan intervensi oleh elite-elite yang merasa terancam dengan upaya pemberantasan korupsi. Intervensi dan politisasi di KPK dapat terjadi melalui penunjukan pejabat tinggi yang mungkin memiliki ikatan politik atau ketergantungan pada partai tertentu. Dalam kasus Firli, dugaan politisasi dan intervensi elite telah kelihatan dalam pemilihan dan penempatannya sebagai Ketua KPK yang mengundang banyak perdebatan. Hasilnya adalah pemimpin yang seharusnya menjadi penegak hukum malah menjadi pelanggar hukum. Ironis bukan?

Baca juga :  Merosotnya Nilai-Nilai Antikorupsi di Tubuh KPK

Tindakan koruptif yang dilakukan Firli, tidak hanya menuntut pertanggungjawaban Firli sebagai individu, tetapi juga KPK. Penting dan wajib hukumnya untuk melakukan reformasi di tubuh KPK. KPK perlu melakukan introspeksi mendalam tentang sistem dan mekanisme pencegahan korupsi di internalnya sendiri. Reformasi di tubuh KPK harus diimplementasikan dengan memperbaiki seluruh proses seleksi dan penempatan pejabat KPK serta meningkatkan transparansi dalam berbagai aktivitas KPK. Reformasi ini sangat diperlukan agar KPK tidak lagi diisi oleh orang-orang yang bermasalah dan mencoreng nama baik gerakan antikorupsi.

Baca juga :  Independensi, Netralitas Media dan Pemilu 2024

Salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan dalam upaya reformasi KPK adalah soal Panitia Seleksi (Pansel). Proses seleksi yang dilakukan Pansel sungguh krusial untuk mengevaluasi rekam jejak yang bersih, latar belakang, integritas, dan kapabilitas dari para calon pemimpin KPK. Tahun 2019 lalu, Pansel Pimpinan KPK menuai kritik. Pasalnya, Pansel tidak menyertakan dan mengumumkan ke publik tentang latar belakang dari para calon yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan selanjutnya mengikuti tes uji kompetensi. Di lain sisi, Pansel juga tidak jelas dan transparan mengumumkan jadwal detail proses seleksi. Kedua hal tersebut menandakan kegagalan Pansel melakukan proses penjaringan pimpinan KPK. Produk dari seleksi yang ugal-ugalan ini adalah Firli yang kini jadi tersangka dan sudah tidak layak lagi memimpin KPK.

Komentar

Penulis : Maria Goreti Ana Kaka

Editor : Rio Nanto

Berita Terkait

Lingkaran Setan Kurasi Algoritma di Era Demokrasi
Demokrasi dan Kritisisme
Saat Kaum Intelektual Lamban ‘Tancap Gas’: Apakah Tanda Kritisisme Musiman?
Dari Ledalero untuk Indonesia: Menyelamatkan Demokrasi dari Jerat Kuasa?
Debat Pilpres Bukanlah Forum Khusus Para Elit
Independensi, Netralitas Media dan Pemilu 2024
Pemimpin: Integritas, bukan Popularitas
Politik dan Hukum Suatu Keniscayaan
Berita ini 345 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 November 2023 - 23:35 WITA

Fakultas Filsafat Unwira Adakan Seminar Internasional sebagai Bentuk Tanggapan terhadap Krisis Global    

Sabtu, 11 November 2023 - 11:33 WITA

Tujuan Politik adalah Keadilan bagi Seluruh Rakyat

Jumat, 23 Juni 2023 - 07:01 WITA

Komunitas Circles Indonesia: Pendidikan Bermutu bagi Semua

Rabu, 17 Mei 2023 - 11:05 WITA

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa melalui Kelas Belajar Bersama

Kamis, 4 Mei 2023 - 14:47 WITA

Mahasiswa Pascasarjana IFTK Ledalero Mengadakan PKM di Paroki Uwa, Palue   

Sabtu, 25 Maret 2023 - 06:34 WITA

Masyarakat Sipil Dairi Mendesak Menteri LHK Cabut Izin Persetujuan Lingkungan PT. DPM  

Sabtu, 21 Januari 2023 - 06:50 WITA

Pendekar Indonesia Menggelar Simulasi Pasangan Calon Pimpinan Nasional 2024

Selasa, 17 Januari 2023 - 23:01 WITA

Nasabah BRI Mengaku Kehilangan Uang di BRImo

Berita Terbaru

Pendidikan

Kaum Muda dan Budaya Lokal

Jumat, 15 Mar 2024 - 19:27 WITA

Politik

Lingkaran Setan Kurasi Algoritma di Era Demokrasi

Rabu, 21 Feb 2024 - 19:07 WITA

Politik

Demokrasi dan Kritisisme

Minggu, 18 Feb 2024 - 16:18 WITA