Sarnus Joni Harto
(Mahasiswa STFK Ledalero)
Indodian.com, Post-demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Colin Crouch, seorang profesor sosiologi dan ilmu politik pada University of Warwick, dalam buku berjudul Coping with Post-Democracy yang terbit pada 2004. Sebagai sebuah term, menurut Giorgos Katsambekis, post-demokrasidiciptakan oleh Jacques Ranciere (1995).1 Namun, term ini baru menjadi sebuah istilah politik yang populer sejak digunakan oleh Crouch.
Secara umum, post-demokrasiadalah kritik terhadap kemunduran demokrasi modern yang ditandai dengan rendahnya peluang partisipasi rakyat “melalui diskusi dan organisasi yang otonom, dalam membentuk agenda kehidupan publik, dan ketika peluang-peluang ini mereka gunakan secara aktif.”2 Akibatnya, ruang demokratis diisi oleh politisi yang “lebih menyerupai pemilik toko, daripada penguasa [politik], yang dengan cemas memikirkan apa yang ‘pelanggan’ kehendaki untuk bertahan dalam bisnis”.3 Dengan demikian, kita memang hidup dalam tatanan demokratis, tetapi praksis politik kita jauh dari idealisme demokratis baik pada level minimal maupun maksimal. Prosedur demokratis berjalan, tetapi pelaksanaannya jauh dari standar demokratis.
Baca Juga : Menikmati Wisata Kopi Detusoko
Baca Juga : Tubuh Dan Persetubuhan Itu Suci
Selain gambaran umum tersebut, menurut Crouch post-demokrasi juga ditandai dengan menguatnya kebosanan dan frustasi publik, penguasaan ruang demokratis oleh minoritas elit politik-ekonomi, dan pembodohan publik melalui kampanye manipulatif (demagogi). Ruang publik digunakan oleh kalangan elit untuk menggiring opini publik melalui isu-isu artifisial.Buzzer politik adalah instrumen di tangan elit. Agar negara dianggap menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, elit-elit membiayai intelektual tukang untuk menggiring opini publik.
Ketika publik melancarkan kritik, intelektual tukang ini bekerja menyumbat mulut yang kritis. Hal ini mengakibatkan hilangnya kesadaran politis warga. Massa rakyat hanya memberi respons pada rangsangan politis yang diberikan oleh elit politik. Dalam hal ini, massa rakyat mengalami kesadaran palsu (false consciousness). Mereka menganggap dirinya sebagai warga negara yang aktif, tetapi sebenarnya pasif, bahkan terkontrol oleh kepentingan elit. Kulminasi dari realitas ini adalah kooptasi pemerintahan terpilih dan minoritas elit yang mewakili kepentingan bisnis, sedangkan rakyat berperan sebagai kelompok pasif yang dipaksa menerima residu pembangunan atau distribusi kekayaan negara.4
Menurut Crouch,post-demokrasidisebabkan oleh tiga faktor penting.5Pertama, kesadaran akan identitas politik. Masyarakat pra-industri lebih sadar akan identitas politiknya daripada masyarakat pasca-industri. Oleh karena partai-partai dan organisasi-organisasi politik masyarakat pra-industri umumnya didasarkan pada identitas religius dan kelas, mereka berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Formasi identitas politik ini membantu mereka merumuskan agenda publik.
Baca Juga : Ancaman Cerpen Tommy Duang
Baca Juga : Merawat Simpul Empati
Namun, pada masyarakat pasca-industri, terjadi defisit pada kelas-kelas politik (terutama kelas buruh). Hal ini memungkinkan kelompok pemegang saham (korporat) – yang lebih sadar akan identitas politiknya – memiliki ideologi hegemonik (neoliberalisme) dan pengaruh politik yang kuat. Akibatnya, kelompok masyarakat sipil (termasuk kelas buruh) kehilangan daya dobrak terhadap politik, sedangkan elit korporat mengkooptasi negara dalam setiap lini.
Kedua, globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi berarti “kekuasaan [negara] semakin dipengaruhi oleh kepentingan bisnis internasional yang berkisar pada wilayah transnasional di luar jangkauan negara-bangsa”.6 Dalam hal ini, IMF, World Bank, dan korporasi transnasional lainnya menjadi pemain kunci baik secara ekonomis maupun politik. “If they do not like the regulatory or fiscal regime in one country, they threaten to move to another, and increasingly states compete in their willingness to offer favourable conditions as they need the investment,” demikian Crouch. Firma global ini, menurut Crouch, merupakan institusi kunci dunia post-demokrasi.7
Ketiga, kedua proses terdahulu berdampak pada terputusnya relasi kelas politik dengan rakyat, sedangkan posisi elit dan pelobi bisnis semakin kuat. Akhirnya, pemilihan umum tidak lebih dari sebuah kontestasi kepentingan elit bisnis.
Menurut Crouch, post-demokrasimembawa beberapa gejala akut bagi demokrasi. Pertama, perubahan konsentrasi pejabat pemerintah dari kepentingan publik kepada kepentingan elit bisnis. Ketika negara dikooptasi elit bisnis, negara dituntut untuk menerjemahkan kepentingan bisnis ke dalam kebijakan publik. Hal ini bisa menggejala melalui paket regulasi negara yang menguntungkan pebisnis.
Kedua, serikat-serikat pekerja termarginalisasi. Dalam hal ini, mereka tidak dianggap sebagai kelas politik yang berperan signifikan dalam mengartikulasikan kebijakan publik. Apalagi ketika elit minoritas mengendalikan opini publik, suara serikat pekerja tidak berarti apa-apa.
Baca Juga : Pengorbanan Melahirkan Kehidupan
Ketiga, negara menjadi sekuriti yang menjamin keamanan proyek elit-elit bisnis. Hal ini menjadi jamak di era neoliberalisme. Ketika pasar memainkan peran hegemonik, negara mengerahkan polisi dan militer untuk melindungi aset-aset penting pebisnis. Tidak mengherankan jika di sekitar area industri atau perusahaan, polisi dan militer berjaga siang malam memastikan proses produksi dan eksploitasi berjalan aman.
Keempat, kaum miskin, karena jenuh dengan rezim politik post-democracy, memilih abstain dan pasif dari dunia politik. Mereka, sebagaimana diungkapkan sendiri oleh Crouch, bergerak kembali ke periode ‘pra-demokrasi.’ Apatisme politik menjadi pilihan sebab menjadi rakyat yang aktif tetap tidak akan mengubah iklim politik yang sedang sakit. Mereka memang mengikuti prosedur demokratis, seperti pemilihan umum, tetapi tindakan itu dijalankan secara seadanya tanpa suatu harapan akan perubahan politik.8
Post-demokrasi dan Indonesia
Pada galibnya, post demokrasi menjadi fenomena yang bertumbuh subur di setiap negara bersistem demokrasi. Bentuk-bentuk konkret fenomena post demokrasi dideskripsikan secara detail oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracy Die.9Menurut Levitsky dan Ziblatt, saat ini demokrasi tidak dihancurkan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh mereka yang terpilih sebagai pejabat negara melalui sebuah prosedur yang demokratis.
“Paradoks tragis jalan menuju kerusakan melalui pemilu adalah bahwa para pembunuh demokrasi menggunakan lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri – pelan-pelan, secara halus, bahkan legal – untuk membunuhnya,” demikian Levitsky dan Ziblatt. Para penguasa yang terpilih melalui pemilu seringkali memanfaatkan kekuasaan demokratis untuk mengubah aturan-aturan demokratis. Hal ini tidak lagi melalui jalan kudeta, tetapi secara legal, yaitu melalui kebijakan dan preferensi politik yang otoritarian. Beberapa tokoh yang diangkat kedua penulis ini, seperti Donald Trump di AS, Chavez di Venezuela, Pinochet di Chile, atau Mussolini di Italia.
Di Indonesia, gejala post demokrasi terepresentasi melalui kuatnya cengkeraman oligarki. Partai-partai politik di Indonesia umumnya milik para pengusaha atau dibentuk dengan sokongan dana dari para pengusaha yang kemudian menjadi elit inti di dalam parpol tersebut. Selain mendirikan parpol, elit ekonomi-politik juga memiliki perusahaan media yang menguasai industri media nasional. Fenomena ini menjadi penanda bagi post demokrasi, sebab demokrasi mengandaikan adanya interrelasi antara rakyat dan parpol. Dalam hal ini, kemunculan partai seharusnya muncul secara bottom up di mana rakyat menjadi kekuatan utama partai. Dari rakyat, parpol mendapat dukungan kuat. Namun, dalam era post demokrasi, parpol akrab dengan elit korporasi, tetapi jauh dari rakyat. Parpol bukan lagi sebuah corong ideologi massa rakyat, melainkan sebuah corong ideologi korporasi.
Tendensi parpol berciri post demokrasi tersebut dibuktikan melalui sejumlah temuan lembaga survei. Menurut survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) pada 19 April-5 Mei 2018, publik memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap demokrasi, tetapi tidak terhadap parpol.10 Hal yang sama ditemukan melalui survei Indobarometer. Dalam survei pada Maret 2017, Indobarometer mengatakan, 62,9% publik merasa tidak dekat dengan parpol. Menurut Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol tetap bertahan hingga menjelang pilpres pada 2019 yang lalu.11
Ketika parpol menjadi corong ideologis elit pebisnis, kebijakan publik tidak lebih dari sebuah kompetisi kepentingan antarelit pebisnis. Agar publik tidak mudah mendeteksi praktik ini, negara, dengan menggunakan kuasa regulatifnya, menetapkan aturan-aturan tertulis untuk melegitimasi kepentingan tersebut. Jika publik mampu mengetahui praktik ini, negara kembali memecahkan konsenstrasi rakyat dengan merekayasa isu baru. Media, yang sebagian besar dikuasai oleh elit penguasa rangkap pengusaha, memviralisasi isu ini dan menjadikannya sebagai berita utama. Taktik ini begitu masif, sehingga daya dobrak massa rakyat hampir selalu kalah.
Di tengah situasi post demokrasi ini, kesadaran akan bahaya laten pembajakan negara oleh tangan-tangan minoritas elit merupakan sebuah keniscayaan dan prasyarat mutlak untuk menghentikan laju post-demokrasi. Karena itu, nalar publik harus tetap aktif dalam membaca dan merespons fenomena politik. Hal ini sangat urgen sebab demokrasi akan mencapai kesudahannya jika rakyat tetap abstain. Justru, ketika minoritas elit menghegemoni negara, massa rakyat diharapkan tetap aktif.
Redaktur Indodian.com
Daftar Rujukan
1 Giorgos Katsambekis “The Place Of The People In Post-Democracy Researching ‘Antipopulism’ And Post-Democracy In Crisis-Ridden Greece”, POSTData, Vol.19, No.2,https://www.redalyc.org/pdf/522/52233952009.pdf
2 Colin Crouch, Post-democracy (Cambridge: Polity Press, 2004), p. 2.
3 Ibid., p. 13.
4 Ibid., pp.19-20.
5 Colin Crouch, “The March Towards Post-Democracy, Ten Years On”, The Political Quarterly, Vol. 87, No. 1, January–March 2016, pp. 71-75.
6 Colin Crouch, “The March…”, loc.cit.
7 Colin Crouch, Post-democracy…, op.cit., p. 31.
8 Ibid., p. 23.
9 Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracy Die, terj. Zia Anshor (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. xiv.
10 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-lipi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi, diakses pada 9 April 2021.
11 https://nasional.tempo.co/read/858765/survei-partai-politik-makin-tidak-dipercayai-masyarakat, diakses pada 9 April 2021.
