Selain itu, tahap “fit and proper test” yang dilakukan oleh Komisi III DPR menambah kompleksitas dalam pemilihan Ketua KPK. Keputusan akhir berada di tangan DPR, yang bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan politikus atau partai politik tertentu. Ini bukan tanpa alasan. Publik bisa melihat bahwa banyak anggota DPR yang melakukan tindakan kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Banyak anggota DPR yang terjaring praktik korupsi. Bukankah tidak masuk akal dan sungguh menghina akal sehat publik ketika orang-orang yang berada di sarang koruptor malah menjadi pengambil keputusan penetapan pimpinan KPK?
Perlunya perubahan dan pengawasan ketat dalam proses seleksi ini menjadi penting untuk memastikan independensi dan integritas KPK. Pansel perlu dijaga agar bebas dari tekanan politik dan hasil rekomendasi harus dihormati tanpa campur tangan eksternal yang dapat mengorbankan misi utama KPK, yaitu memberantas korupsi.
Masa depan dan keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia dipertaruhkan dalam proses pemilihan pimpinan KPK. Kasus Firli seyogianya menjadi cermin dan tamparan tentang betapa pentingnya memilih pimpinan KPK yang tidak hanya sanggup membuat janji manis melawan korupsi, tetapi juga sadar, tahu, dan mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh integritas dan dedikasi. Firli Bahuri adalah bukti betapa fatalnya menempatkan orang-orang problematik yang tidak memiliki komitmen dan niat tulus melawan korupsi di posisi kepemimpinan krusial di KPK. Semoga tidak ada lagi pimpinan KPK lainnya yang mengikuti jejak Firli, yang memimpin dengan contoh; contoh korupsi.
Tinggalkan Balasan